Sekilas Mengenal Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Universitas

-

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan Praktik Bisnis yang Sehat guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai pengelolaan keuangan BLU, dijelaskan bahwasanya pengelolaan keuangan BLU merupakan pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Statement ini disebutkan pada Pasal 1, Ayat 3, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/Pmk.05/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/Pmk.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum

Badan layanan umum secara sederhana dimaknai bahwa kampus memiliki sedikit fleksibilitas mengenai pengelolaan anggaran keuangan yang dapat mempercepat layanan terhadap masyarakat. Hal tersebut dikarenakan instansi dapat menggunakan dana tanpa harus setor pada kas negara terlebih dahulu. BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas layanan yang diberikan sesuai ketetapan tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan serta yang telah ditetapkan berdasarkan usulan oleh dan dari badan berwenang dengan pertimbangan sebagai berikut : 

a. kontinuitas dan pengembangan layanan;

b. daya beli masyarakat;

c. asas keadilan dan kepatutan; dan

d. kompetisi yang sehat. (Pasal 9, Tentang Tarif Layanan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum)

Banyak yang kurang sepakat akan hal tersebut karena seolah-olah mengarah pada komersialisasi pendidikan jika tidak berhati hati, karena harus diluruskan dengan tujuan pendidikan di indonesia. segala bentuk keuntungan dari hasil pengelolaannya dikembalikan lagi untuk tridarma perguruan tinggi. Entah untuk penelitian yang menghasilkan IP (intelektual properti) maupun hal kemanusiaan. 

Tak perlu khawatir akan penyelewengan dalam pengelolaan keuangan oleh pihak Universitas ya sahabat oikos. Sesuai prinsip tata kelola pengelolaan keuangan BLU yakni transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajaran, jika memang dibutuhkan untuk melihat transparansi kelola keuangan dapatkan surat tugas dari pimpinan untuk melihatnya ya. Terlebih transparansi tersebut bukan berarti buka-bukaan secara utuh tetapi juga memiliki batasan karena hal yang harus dijaga kerahasiaannya oleh universitas demi keamanan. 

Daftar pustaka 

• https://www.ganto.co/berita/1973/mahasiswa-sentil-transparansi-blu-dan-ukt.html 

• https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/file_artikel/persyaratan_adm_penetapan_blu_update11072014.pdf 

• https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2005/23Tahun2005pp.HTM 

• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/Pmk.05/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/Pmk.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum

• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mengenal UU Cipta Kerja

-
Pengertian Berdasarkan (Bab 1, Pasal 1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Tujuan pembentukan menurut Perppu (Bab 2 Pasal 3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2tahun 2022 Tentang Cipta Kerja a.        menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja denganmemberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap Koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional; b.       menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta
Baca selengkapnya

Sekilas Mengenai Kontroversi UU Cipta Kerja

-
UU cipta kerja ditolak karena dianggap tidak pro rakyat dan menguntungkan pejabat dengan merampas hak pekerja. Sebenarnya Undang Undang ini telah lama menuai tidak persetujuan dari berbagai kalangan. Mulai dari mahasiswa hingga buruh pekerja. Sempat juga terjadi penolakan, aksi pada saat UU akan disahkan, Akan tetapi DPR tetap melanjutkan persidangan. Pada tahun 2020 saat maraknya wabah covid 19 l, DPR melaksanakan rapat sidang pada malam hari untuk mengsahkan UU ini.  Selain itu UU Cipta kerja ini dianggap melanggar konstitusi Demikian Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dibacakan dalam sidang putusan yang digelar pada Kamis (25/11/2021) siang.  Dalam Amar Putusan yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman, Mahkamah mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Migrant CARE, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat, Mahkamah Adat Minangkabau, serta Muchtar Said. “Menyatakan  pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum me
Baca selengkapnya